Gubernur Kalbar Ajak Swasta Cegah Deforetasi

Kembali ke daftar berita

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (IST)

IndonesianIndustry.com – Pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau, yang menyeimbangkanantara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan sosial, hal tersebut dengan melakukan tindakan termasuk mendorong REDD (Penurunan Emisi dari Pemcegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan). Tekad itu mulai dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. “Untuk melaksanakan itu, harus ada keterlibatan 3(tiga) komponen untuk melaksanakannya, diantaranya Pemerintah dan Swasta serta keterlibatan Masyarakat,” ungkap Gubernur Kalimantan Barat Cornelis ketika meluncurkan Percontohan Kemitraan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas di Provinsi Kalimantan Barat, yang berlangsung di Hotel JW Marriot, Jakarta. Menurut Cornelis, hutan Kalimantan merupakan penyuplai terbesar dalam menjaga terjadinya pemanasan global rumah kaca. Pasalnya, sebagai paru paru dunia hutan di Kalimantan harus dijaga dan dilestarikan. Sayangnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun harus ada kepedulian semua pihak terutama pihak swasta dan masyarakat. “Untuk itu kepada semua pemangku kepentingan baik dalam maupun lar negeri, untuk bersama sama mencari solusi akan talanntangan pertubuhan hijau, pendekatan landskap yang sukses sangat tergantung pada kepemimpinan yang kuat oleh pemerintah, didukung oleh pemangku kepentingan yang bekerjasama untuk memecahkan masalah khususnya dalam menjaga Hutan, sekarang ini kita jangan lagi saling menyalahan, tetapi mulai sekarang kita harus berbuat dan melakukan action dalam menangani serta mencegah akan pemanasan global,” papar Cornelis. Pada COP 21,Indonesia berkomitman utnuk mengurangi emisi sebesar 29 persen dengan pendanaan sendiri sebesar 41 persen dan bantuan pihak internasional pada tahun 2030 sektor lahan berkontribusi sekitar 70-80 persen terhadap komitmen tersebut. Juga komitmen tersebut menjadi perhatian enam Gubernur di Indonesia yang tergabung dalam GCF Task Force sejak Tahun 2008, Enam Provinsi GCF tersebut mememiliki tutupan hutan dan kawasan hutan 58 persen, dari total kawasan dan tutupan hutan di Indonesi, dan 64 persen lahan gambut dan hutan gambut. “Hutan dan lahan gambut memiliki potensi besar dalam menyumbang emisi gas rumah kaca, pengurang emisi dari sektor ini sangat perlu dilakukan terutama dalam menekan lahu deforestasi dan degradasi hutan,” tegas Cornelis. Semantara itu dalam Peluncuran Percontohan Kemitraan untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas pertama telah ini dilakukan pihak swasta pertama kalinya di Kalbar dilakukan oleh pihak PT. CUS dihadiri Presiden Direktur Hasjim Oemar dan IDH dihadiri Direkturnya Fitriani Ardiansyah. “Ini merupakan komitmen dari pihaknya untuk pembangunan berkelanjutan di Kalbar, sehingga kemakmuran ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan dapat berjalan bersama, pihaknya juga merasa bangga ikut memberikan kontribusi dan berperan bersama pemerintah menjaga serta melestarikan hutan,” jelasnya. Hadir dalam peluncuran tersebut diantaranya Duta Besar Kerajaan Belanda H.E.Rob Swartbol dan Duta Besar Kerajaan Norwegia HE Stig Traavik selaku Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead serta 6 Gubernur yang tergabung dalam GCF serta Anggota DPR RI dan Akademisi.

Sumber: Indonesian Industry