Kemitraan Pembangunan Berkelanjutan untuk Kalimantan Barat

Kembali ke daftar berita

Provinsi Kalimantan Barat menjadi proyek percontohan bagi program Kemitraan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas. Kemitraan ini melibatkan pihak swasta dan dukungan dari luar negeri.

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs Cornelis M.H., hari Kamis (26/05) di Jakarta meluncurkan program Kemitraan Berkelanjutan dengan pendekatan lanskap dan komoditas terpadu, yang bertujuan meningkatkan produktivitas, sekaligus melindungi hutan dan gambut. Wilayah Kalimantan Barat menjadi proyek percontohan untuk kemitraan ini.

Kemitraan dibentuk untuk mendorong produktivitas komoditas yang ada di Kalbar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi hutan dan gambut serta mengatasi tantangan kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai koordinator nasional dari platformglobal Governors' Climate and Forests Task Force (GCF) di Indonesia, Gubernur Kalbar Cornelis bertekad mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan sosial, termasuk mendorong REDD+ (Penuruan Emisi dari Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan).

Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis M.H di peluncuran Kemitraan Kemitraan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Komoditas, 26 Mei 2016

Acara peresmian di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, antara lain didukung dan dihadiri wakil-wakil dari PT CUS, Hasjim Oemar (Presiden Direktur) dan Dr Dino Patti Djalal (Komisaris), Fitrian Ardiansyah dari IDH-Sustainable Trade Initiatve), Duta Besar Belanda Rob Swartbol dan Duta Besar Norwegia Stig Traavik.

Gubernur Cornelis dalam sambutannya menyatakan, kemitraan yang dibangun adalah kemitraan setara, tidak ada satu pihak yang lebih dari yang lain. "Ini untuk membuktikan keseriusan kita bersama untuk menyelamatkan dunia dari ancaman perubahan iklim", katanya.

Ia menambahkan, kemitraan ini menunjukkan bahwa pihak swasta dan lembaga lainnya bisa bekerjasama untuk mencari solusi perlindungan lingkungan dan peningkatan produktivitas dan ekonomi setempat. "Kearifan dan keterlibatan masyarakat juga kunci dalam kemitraan ini."

Foto bersama acara peluncuran di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta

Dari pihak pemerintah hadir Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Sekjen GAPKI Togar Sitanggang dan Deputi Kepala Staf Presiden Dr. Yanuar Nugroho. Selain itu hadir juga Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2015 Chintya Fabyola dan Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2005 Valerina Daniel.

Kepada BRG Nazir Foead menerangkan, Kalbar memiliki sekitar 1,7 juta hektar lahan gambut, sekitar 600 ribu hektar adalah kawah gambut yang perlu dlindungi. 300 ribu hektar gambut perlu direstorasi karena kondisinya rusak. "Kemitraan menjadi penting karena sebagian besar gambut yang perlu direstorasi ada di wilayah konsesi," jelasnya.

Komisaris PT CUS Dr Dino Patti Djalal menyatakan, secara historis, emisi gas rumah kaca disumbangkan secara signifikan oleh pihak swasta. Jadi pihak swasta juga harus memberi kontribusi positif bagi perlindungan lingkungan."PT CUS sampai saat ini menjaga 10.000 hektar hutan bernilai konservasi tinggi dari 30.000 hektar konsesinya", kata dia.

Dubes Norwegia Stig Traavik menilai, Indonesia punya peluang untuk menjadi garda depan dalam pengembangan komoditas yang berkelanjutan dan lestari. "Norwegia akan terus berkomitmen membantu inovasi dan intervensi yang mendorong kemitraan seperti ini bisa di tingkat provinsi maupun kabupaten."

Chintyn Fabyola, Puteri Indonesia Lingkungan Hidup 2015

Deputi Kepala Staf Presiden RI, Dr. Yanuar Nugroho menekankan, transparansi sangat penting dalam pengelolaan pembangunan. "Masukan dari banyak pihak termasuk kemitraan akan menjadi modal yang memperkuat pembangunan itu sendiri", tandasnya. Ia menambahkan, investasi hijau dengan bunga rendah dan kemudahan lainnya merupakan komponen utama untuk mempercepat transformasi komoditas ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Direktur IDH-Sustainable Trade Initiative Fitrian Ardiansyah, salah satu pemrakarsa proyek pembangunan berkelanjutan, berharap kemitraan antara pemerintah dan swasta dan lembaga-lembaga lainnya bisa meningkatkan produktivitas.

"IDH senang untuk mendukung Gubernur Cornelis dan perusahaan seperti PT. CUS dalam menciptakan lanskap berkelanjutan di Kalimantan Barat, dan dapat membuktikan bahwa perlindungan hutan dan produksi komoditas sebenarnya dapat diseleraskan untuk kemakmuran jangka panjang," katanya. ." Proyek-proyek IDH mendorong kerjasama antara publik dan swasta untuk produksi dan perlindungan iklim didukung oleh dunia internasional seperti Belanda dan Norwegia.

Sumber: DW